Begitu Honorer Diangkat CPNS, Tempat Kerja Tetap

JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS masih terganjal. Pemerintah belum bisa segera mengangkat mereka karena ketentuan petunjuk teknis (juknis) masih belum dituntaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pengangkatan ini, pemerintah menjamin tidak akan ada mutasi.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Widiyanto di Jakarta kemarin (5/7) menuturkan, pembuatan juknis pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 ada di tengan BKN. "Tapi kami tetap koordinasi dengan Kemen PAN-RB dan Kemenkeu," ucap dia.

Aris menegaskan tenaga honorer K1, atau tenaga honorer yang digaji APBN/APBD, tidak bisa serta merta diangkat meskipun Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan mereka sudah diteken presiden. Aturan teknis pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 72 ribu ini tetap membutuhkan juknis.

Menurut Aris masyarakat, terutama para tenaga honorer K1, tidak perlu gusar atau gelisah karena hingga kini belum ada pengangkatan. Dia menerangkan bahwa dalam amanat PP pengangkatan honorer menjadi CPNS itu dijelaskan bahwa penganggatan ditenggat hingga akhir tahun ini. "Jadi masih ada waktu. Kita tidak ingin karena tergesa-gesa lantas menimbulkan masalah," kata dia.

Di tengah rencana pembahasan juknis yang belum tuntas, Aris menuturkan dalam pengangkatan honorer K1 ini tidak akan ada mutasi atau rotasi. Dia mencontohkan, jika yang diangkat itu adalah pegawai di dinas kesehatan Kota Surabaya, maka setelah diangkat nanti yang bersangkutan tetap dipekerjakan di dinas kesehatan Kota Surabaya.

 "Tidak ada perpindahan instansi," katanya. Selain itu, Aris menegaskan tidak ada juga pemindahan antarinstansi lintas daerah. Menurutnya, tenaga honorer akan tetap bekerja di tempat yang selama ini dia mengabdi. Bedanya hanya mereka nanti berubah status dari tenaga honorer menjadi CPNS.

Sementara untuk rencana penerimaan CPNS 2012 dari pelamar umum, Aris mengatakan masih terus digodok. Dari informasi yang dia kumpulkan di Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada intinya rekrutmen CPNS pelamar umum ini dijalankan tahun ini juga. Aris mengatakan jika dari kuota yang disiapkan sebanyak 60 ribu, baru ada usulan sekitar 22 ribu CPNS baru.

Selain urusan tadi, dunia birokrasi tanah air juga dihangatkan dengan kebijakan pengangkatan pejabat eselon I. Rencana baru yang sedang dibahas adalah, kursi eselon I boleh diduduki orang professional atau non-PNS.

Terkait rencana ini, Aris mengaku belum mendapatkan informasi. Dia mengatakan, bisa jadi rencana ini masuk dalam materi RUU (Rancanan Undang-undang) Aparatur Sipil Negara (ASN). "RUU ASN ini sendiri pembahasannya masih lama," katanya. (wan)

Perangkat Desa Sulit Jadi PNS

JAKARTA - Desakan pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) belum menemui titik terang. Pemerintah dalam draf RUU desa yang segera dibahas di parlemen masih bersikukuh bahwa status para pejabat dan pegawai di tingkat pemerintahan desa itu tidak akan berubah alias tetap seperti sekarang.

"Perangkat desa tetap tidak diangkat sebagai PNS," ujar Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri Gatot Yanriyanto dalam diskusi bertema RUU desa di kompleks Senayan, Jakarta, kemarin (3/7).

Gatot mengatakan, pemerintah memiliki sejumlah alasan ketika memutuskan untuk mempertahankan posisi perangkat desa seperti sekarang. "Kami sadar isu ini akan jadi diskusi panjang dalam pembahasan (RUU desa) antara pemerintah dan DPR nanti," katanya.

Gatot mengungkapkan, salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah anggaran yang harus dikeluarkan negara jika perangkat diangkat sebagai PNS. Dia mengingatkan bahwa saat ini saja jumlah desa di seluruh Indonesia mencapai 69 ribu lebih.

Gatot lantas mengasumsikan jika satu desa memiliki tujuh orang perangkat desa. "Maka, pemerintah harus menanggung beban baru untuk sekitar 500 ribu pegawai baru. Tentu ini bukan angka yang kecil," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Gatot, alasan anggaran sesungguhnya bukan satu-satunya. Pemerintah, jelas dia, juga khawatir jika seluruh perangkat desa diangkat sebagai PNS, desa akan kehilangan keragaman ciri khas masing-masing. Sebab, sebagai PNS, tentu setiap perangkat desa mau tidak mau juga harus mengikuti standar birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah. "Kalau sudah begitu kan sayang. Padahal, keragaman itu sesungguhnya bagian dari kekayaan negeri ini," tuturnya.

Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar menegaskan, fraksinya termasuk yang nanti akan mendorong agar perangkat desa diangkat sebagai PNS. "Kami merasakan kerisauan para perangkat desa," tegas Marwan. (dyn/c9/agm)

Rekrutmen CPNS Dewan Anggarkan Rp600 Juta di APBD

SUNGAI RAYA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kubu Raya meminta tim seleksi CPNS belajar dari pengalaman sebelumnya terkait dibatalkannya SK CPNS untuk 236 yang lulus. ”Paling baik adalah belajar dari kesalahan. Makanya pengalaman tahun lalu terkait pembatalan harus menjadi guru semua,” ungkap Sujiwo Ketua DPRD Kubu Raya, Kamis (5/7) kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya dengan pengalaman, proses penerimaan atau perekrutan CPNS di tahun 2012 akan searah. Istilahnya harus ada proses pematuhan aturan yang diamanatkan dalam rekrutmen CPNS. ”Misalnya rekomendasi provinsi, bekerjasama dengan perguruan tinggi termasuk pembalatan SK nama-nama peserta CPNS lulus. Kalau itu tidak dipatuhi dan ditaati akan menjadi persoalan besar,” ujarnya.


Kenapa menjadi persoalan? Ketua PDIP Kubu Raya yakin dan optimis pihak luar termasuk yudikatif akan mengintai apabila itu tidak dipatuhi. Makanya ia menyarankan jangan sampai persoalan tersebut terulang kembali. ”Jangan sampai daerah kita jadi sorotan lagi mengenai CPNS ini,” ucapnya. DPRD Kubu Raya sendiri mendukung pelaksanaan test CPNS diadakan cepat. Makanya dewan sudah menganggarkan lebih kurang Rp600 juta sebagai dana cadangan penerimaan PNS. ”Teknisnya untuk dana penerimaan CPNS kalau memang tidak terkait moratorium. Namun kalau teknisnya untuk test ulang, silakan selama tidak bertentangan,” ucap dia.

Ia menerangkan nasib sekitar 236 CPNS harus jelas dan terarah. Pasalnya mereka yang lulus CPNS bukan, tenaga kontrak juga bukan. Sebab, kalau nantinya diadakan test ulang berarti pesertanya adalah peserta yang mendaftar baik yang lulus atau tidak lulus.  Namun kalau diperbolehkan pihak luar ikut kembali, itu berarti bukan test ulang.

DPRD Kubu Raya sendiri akan ketat melakukan pengawasan. Pihaknya sudah mengirimkan tugas dan surat ke Komisi A untuk penerimaan CPNS kali ini.  Tujuannya supaya kejadian kegagalan sebelumnya tidak terulang kembali. “Dan kami akan sering lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dan saat test ulang kita juga akan turunkan komisi terkait termasuk sering lakukan komunikasi intensif ke BKD terkait persayaratannya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kubu Raya, M. Nuh Syaiman dikonfirmasi terpisah melalui dua nomor pribadinya tidak aktif. Namun beredar kabar di kalangan CPNS sebelumnya kalau test ulang akan diadakan awal atau pertengahan Agustus  2012. 

Salah satu peserta CPNS tahun 2010/2011, Agus meminta kalau memang bulan Agustus positif dilaksanakan nama testnya tetap test ulang. ”Namanya tetap harus test ulang untuk para peserta kemarin. Pasalnya kami mendaftar kesini artinya tidak menerima baru lagi,” katanya.(den)

Kemenag raih penghargaan HAKI pada IOSA 2012

 Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agama memperoleh penghargaan khusus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), yang diserahkan langsung Menkominfo Tifatul Sembiring, di Jakarta, Rabu (4/7).

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada kegiatan penganugerahan Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan informatika, sebut siaran pers Kementerian Agama yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

IOSA 2012 dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan dan implementasi free and open source software (FOSS) di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan, kata Menkominfo Tifatul Sembiring.

"Event ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan open source software di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Tifatul menilai, penggunaan piranti lunak dalam teknologi informasi dan komunikasi itu sangat besar biayanya, bisa sampai puluhan ribu dolar bahkan triliunan rupiah.

"Kalau kita bisa buat sendiri, itu akan sangat menghemat devisa negara. Saya akui belanja modal kita masih di atas 90 persen dialokasikan pada produk-produk asing khususnya peranti lunak," ujar Tifatul.

Tifatul menambahkan, IOSA ini adalah salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap individu dan masyarakat Indonesia yang berhasil menciptakan peranti lunak untuk berbasis open source dan peranti lunak lokal.

"Ini juga solusi buat kita untuk mengurangi angka pembajakan dan penggunaan piranti lunak ilegal karena pemecahannya sekarang adalah kita beli dari dari asing atau kita ciptakan peranti lunak kreasi sendiri," tutur Tifatul.

Kampanye penggunaan piranti lunak dari sumber terbuka yang bertajuk "Indonesia, Go Open Source" dimulai pada tahun 2004 setelah lahirnya Undang-Undang no 19 Tahun 2002 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

IOSA Awards yang diselenggarakan sejak 2010 ini bertujuan memberikan penghargaan dan memotivasi para pengguna, penggiat, pendidik, dan pengembang produk-produk berbasis Open Source.

Berbeda dengan IOSA 2010 dan 2011 yang hanya memberikan penghargaan kepada institusi pemerintahan dan pendidikan menengah atas, IOSA 2012 ini juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa, tokoh, komunitas, dan wartawan, sehingga ada tujuh jenis penghargaan.

Sementara itu, pemenang IOSA 2012 diantaranya adalah pemerintah pusat juara I diraih Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Juara II oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, juara III Lembaga Ketahanan Nasional.

Tingkat pemerintah kota, juara I Pemerintah Kota Pekalongan Jawa Tengah, juara II Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dan juara III Pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Tahun ini Kemenag adalah tahun pertama mengikuti ajang penghargaan IOSA 2012, dan berhasil masuk Top Ten Finalis menyisihkan sebanyak 161 peserta dari seluruh Indonesia.

"Keberhasilan ini merupakan awal kebangkitan dan tonggak sejarah baru bagi Kemenag untuk lebih fokus pada penggunaan open source ini," ujar Kabid TIK Ahmad Gufron.

Dewan juri IOSA 2012 terdiri atas beberapa juri dari komunitas dan pemerintah yang telah dikenal masyarakat TIK dan Open Source Indonesia, di antaranya Dr. Onno W. Purbo, Prof. Kalamullah Ramli, Prof. I Wayan Simri Wicaksana, Rusmanto Maryanto, dan lain-lain.

Dalam ajang IOSA 2012 ini, Kemenag menggandeng Kanwil Kemenag Sumsel, karena Kanwil Kemenag Sumsel telah melaksanakan sosialisasi penggunaan open source untuk aplikasi Open Office sejak tahun 2011 yang lalu.

Enam Bulan Ratusan Guru Honorer di Kab. Subang tak Dapat Tunjangan Sertifikasi

SUBANG, (PRLM).-Ratusan tenaga guru honorer sekolah negeri di Kabupaten Subang yang mendapatkan tunjangan sertifikasi hingga kini belum menerima tunjangan tersebut.
Padahal, tunjangan sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan dari APBN itu seharusnya dicairkan setiap enam bulan sekali.
Salah seorang guru honorer di SDN Sindangpalay, Kecamatan Cijambe, Nanang mengaku belum menerima tunjangan sertifikasi hingga akhir semester tahun ini. Padahal, menurut dia, tunjangan tersebut seharusnya dapat diterima Juni lalu.
“Tahun-tahun sebelumnya biasanya tunjangan itu dibayarkan setiap akhir semester. Terakhir, saya menerimanaya pada Desember 2011,” katanya di Cijambe, Kamis (5/7).

Nanang yang sudah bekerja sebagai guru honor sejak 2002 itu mengaku sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi sejak 2010. Selain tunjangan sertifikasi, dia tidak mendapatkan tunjangan lainnya.
Hingga akhir 2011, Nanang mengaku selalu mendapatkan tunjangan sertifikasi setiap enam bulan sekali tanpa ada hambatan. Namun, tahun ini dia mengaku tidak mengetahui penyebab keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi untuk semester pertama tahun ini.
“Kami berharap agar tunjangan itu dapat segera dicairkan. Sebab, kami betul-betul membutuhkannya dan ingin ada kepastian kapan tunjangan itu dicairkan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Maman Rohman mengakui bahwa ada keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi.
Hal itu disebabkan adanya perubahan ketentuan syarat pencairan tunjangan tersebut yang mulai tahun ini harus melampirkan SK bupati.
“Sebelumnya guru honor diangkat berdasarkan SK kepala sekolah. Namun, sekarang aturannya harus berdasarkan SK bupati. Nah, kami sedang mendata semua guru honorer agar bisa mendapatkan SK bupati agar bisa mencairkan tunjangan sertifikasi,” katanya.
Maman menuturkan, proses pengumpulan dan verifikasi data guru honorer sudah mencapai 80 persen dari sekitar 330 guru honorer yang mendapatkan tunjangan sertifikasi.
Targetnya, pendataan tersebut selesai dalam satu atau dua bulan ke depan untuk kemudian mendapatkan SK bupati. Sejumlah guru honorer yang mendapatkan tunjangan sertifikasi nantinya akan mendapatkan tunjangan tersebut setiap tiga bulan.
“Ketentuan ini hanya berlaku untuk guru honorer negeri, sementara untuk guru swasta masih sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, pembayaran tunjangan sertifikasi untuk guru swasta tidak ada masalah,” ujarnya.

1.060 CPNS Segera Diangkat Jadi PNS

BERITAJAKARTA.COM — 05-07-2012 19:17

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, pekan depan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta segera mengangkat 1.060 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Budhiastuti mengatakan, pihaknya tidak pernah menelantarkan CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pengangkatan pegawai, dikatakan Budhiastuti, dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Terlebih dalam proses pengangkatannya, harus melalui proses yang cukup panjang. "Jadi tidak benar jika ada tudingan Pemprov DKI menelantarkan CPNS. Yang pasti, pekan depan akan ada pengambilan sumpah bagi CPNS yang diangkat menjadi PNS," ujar Budhiastuti, Kamis (5/7).

Dikatakan Budhiastuti, sebelum dilakukan pengangkatan, CPNS harus melalui berbagai tahapan termasuk harus mengikuti proses prajabatan terlebih dahulu. Prajabatan sendiri dilakukan secara bertahap karena adanya keterbatasan tempat. "Yang sudah mengikuti prajabatan dan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sudah turun akan diambil sumpahnya," kata Budhiastuti.

Meski begitu, dirinya menolak anggapan jika pengangkatan yang akan dilakukan pekan depan dilatarbelakangi adanya tudingan Pemprov DKI telah menelantarkan CPNS. Sebab, proses pengangkatan PNS sudah terjadwalkan sejak jauh-jauh hari dan mereka yang diangkat harus memenuhi persyaratan dan melewati berbagai proses yang harus dilalui.

Dirinya berpesan kepada para CPNS yang belum diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bersabar. Pihaknya memastikan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mempersulit semua proses yang ada. Dirinya juga meminta kepada para CPNS itu untuk menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik sebelum diangkat menjadi PNS sehingga bisa berbuat yang terbaik dalam melayani masyarakat. "Semua akan diproses, tidak ada yang mempersulit. Tunjukan kinerja yang baik," katanya.

Diungkapkan Budhiastuti, gaji yang diperoleh CPNS memang tidak 100 persen, tetapi hanya 80 persen saja. Namun, mereka juga tetap mendapat tunjangan dari Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunan BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan, sejak tahun 2008 pihaknya terus melakukan pengangkatan PNS secar bertahap. Pada 2008 CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 400 orang. Lalu tahun 2009, pihaknya mengangkat 319 PNS. Di tahun 2010, pihaknya mengangkat sebanyak 621 PNS. Sedangkan di tahun 2012 sebanyak 5.918 CPNS diangkat menjadi PNS.

Untuk tahun 2012, ditambahka Maria, pengangkatan PNS sudah dilakukan sebanyak dua kali yakni pada Fabruari sebanyak 1.061 PNS dan April sebanyak 1.135 PNS.

"Untuk Juli ini kita akan angkat sebanyak 1.060 PNS. Ini sudah melebihi target, karena target tahun ini hanya mengangkat sebanyak 3.000 orang saja. Bahkan, setelah Lebaran masih akan ada pengangkatan sekitar 1.000 PNS lagi," ungkapnya.

Ia mengaku, untuk pengangkatan CPNS ini memang terkendala dengan tempat untuk prajabatan. Bahkan, pihaknya bekerjasama dengan berbagai instansi untuk meminjamkan tempat, seperti di Banten, Bogor, dan Ciawi. "Ini kita lakukan untuk percepatan pengangkatan PNS," tandasnya.

Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2012

A. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)
Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut.

1. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
2. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
3. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
5. Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui in passing).

B. Penilaian Portofolio (Pola PF)
Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Peserta Sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).

C. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi.

Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA.

Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012 disajikan pada gambar dibawah.

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut.

1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen1 untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.
2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF2 atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK.
3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
   

• Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui LPMP (untuk lebih mempercepat prosesnya langsung saja diserahkan ke Rayon LPTK) untuk dinilai oleh asesor.

1. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai passing grade, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru yang bersangkutan menjadi peserta pola PLPG setelah lulus UKA.
2. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA3) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.3) Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai passing grade, guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

• Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF tetapi tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).

DOWNLOAD
Berkas Umum Pelaksanaan PLPG Rayon 114

1. Form Biodata untuk Validasi Sertifikat Pendidik
       http://222.124.172.59/elibrary/admin/dokumen/76441-biodata_sg_unesa_2012.pdf

Buku Petunjuk

1. Buku 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan SG di Rayon LPTK
     http://222.124.172.59/elibrary/admin/dokumen/22352-2012_buku_2
2. Buku 3: Pedoman Penyusunan Portofolio
     http://222.124.172.59/elibrary/admin/dokumen/31813-2012_buku_3
3. Buku 3 Suplemen: Pedoman Penyusunan Portofolio (Khusus Pengawas)
     http://222.124.172.59/elibrary/admin/dokumen/70044-2012_buku_3 suplemen
4. Buku 4: Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG
     http://222.124.172.59/elibrary/admin/dokumen/48645-2012_buku_4